Konsultasi Publik Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pariaman Tahun 2016
Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 telah diadakan kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Pariaman Tahun 2016 di Hotel Madina Kota Pariaman. Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan SKPD, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa/Lurah se-Kota Pariaman, Kepala BPS Kota Pariaman, Direktur Bank Nagari Cab Pariaman, Organisasi Masyarakat, Lembaga Pengelola Sampah se-Kota Pariaman.
Narasumber dari kegiatan ini berasal dari Satker PSPLP Prov Sumbar yang diwakili oleh Provincial Facilitator PPSP Prov Sumbar, Pokja Sanitasi Kota Pariaman yang terdiri dari SKPD terkait, a.l Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup dan BPS Kota Pariaman.
Acara konsultasi publik ini dibuka langsung oleh Wakil Walikota Pariaman DR. Genius Umar, S.Sos, MM. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pada tahun 2016, berdasarkan Studi EHRA yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pariaman, diperoleh data cakupan akses sanitasi khususnya untuk sektor air limbah walaupun sudah lebih 90 %, dan sisanya lbh kurang 10% masih belum memiliki akses terhadap sanitasi khususnya air limbah, artinya sebagian besar masyarakat Kota Pariaman sudah memiliki jamban pribadi atau akses melalui MCK Umum. Namun dari angka akses di atas, yang termasuk kategori sanitasi aman baru mencapai lebih kurang 11 %. Hal ini disebabkan baru 48 % yang telah memiliki SPAL/Sewerage, dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut yang betul2 sdh memiliki SPAL sesuai persyaratan teknis (kedap air dan dikuras) sangat sedikit sekali yakni lbh krg 11 %. Dengan demikian jika dikalkulasikan angka non akses dengan angka akses tapi tidak aman, maka diperoleh angka lbh kurang 88 % yang terindikasi masih melakukan BABS.
Sedangkan untuk sektor persampahan beliau menginstruksikan kepada BLH selaku instansi yang mengelola persampahan kota untuk melakukan percepatan pengadaan lahan TPAS Tungkal Selatan serta meningkatkan teknologi pengelolaan sampah dengan sistim Sanitary Landfill. Serta kepada Kepala Desa dan Lurah selaku Pemerintahan terendah untuk mengalokasikan dana pengelolaan sampah di desa melalui dana desa, serta bersama2 mendorong masyarakat dalam peningkatan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya dengan sistim 3R.
Untuk sub sektor drainase lingkungan, Walil Walikota Pariaman menghimbau kepada masyarakat melalui Kepala desa/lurah untuk juga berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan drainase2 yang ada, serta juga memanfaatkan dana desa untuk pembangunan drainase lingkung skala desa. Peserta konsultasi publik cukup antusias mengikuti acara ini, terlihat dari diskusi dan pertanyaan yang diajukan oleh skpd, kepala desa maupun masyarakat. (lst)
