Visi dan Misi Bappeda Kota Pariaman

banner-visi-misi

1. VISI BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu perencanaan disusun, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pariaman, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pariaman tahap ketiga: Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya Dan Agama.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2013-2018 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah:

MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF.

Visi diatas mengandung suatu makna yang mendalam pada instansi dan staf Bappeda yang merupakan lembaga perencanaan yang ada di daerah. Institusi yang professional menggambarkan bahwa suatu lembaga yang memiliki SDM yang berkualitas dengan skill perencanaan yang mumpuni untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan. SDM yang dimiliki harus dapat terus meningkatkan keahliannya dibidang perencanaan sehingga menjadi tulang punggung yang kuat untuk menentukan masa depan lembaga yang menaunginya serta daerah pada umumnya. Perencanaan dan pengendalian yang partisipatif menggambarkan bahwa dalam melakukan perencanaan dan pengendalian selalu melibatkan komponen-komponen stakeholders lainnya khususnya masyarakat.

Sementara itu perencanaan dan pengendalian yang berkualitas menggambarkan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan memiliki mutu yang tinggi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah. Sedangkan perencanaan dan pengendalian yang berkelanjutan menggambarkan bahwa perencanaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya sebatas pada lima tahun yang akan datang namun akan terus berlanjut pada tahap berikutnya.

Rumusan Visi Bappeda di atas dapat dipahami melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut:

  1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil- hasil pembangunan.

  2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.

  3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.

  4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

2. MISI BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

  1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;

  2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif; dan

  3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Misi Kesatu: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

  1. Misi Kedua: Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini.

  1. Misi Ketiga: Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-planning).